Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok Tahun Anggaran 2008
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2007.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2007
Kredit Lunak Perumahan Swadaya - Petunjuk Pelaksanaan Perguliran dan Pengembalian
2007
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 3, BD.2007/No.
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Perguliran dan Pengembalian Kredit Lunak Perumahan Swadaya bagi masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung Program Kota Pekalongan bebas rumah kumuh tahun 2010, maka perlu adanya kredit lunak perumahan swadaya bagi Masyaakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang disalurkan melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM); bahwa agar dalam pelaksanaan perguliran dan pengembalian kredit lunak perumahan swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dapat berjalan lancar, maka perlu diterbitkan Petunjuk Pelaksanaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, tersebut di atas, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan dengan Peraturan Walikota;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 4 Tahun 1992; UU No 24 Tahun 1992; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; PP No 21 Tahun 1988;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang persyaratan penerima dana stimulan, persyaratan penerima dana kredit, tata cara pencairan dana, tingkat suku bunga dan pemanfaatannya, jangka waktu kredit, mekanisme pembayaran angsuran, perguliran dan pengalihan dana, administrasi pembukuan, pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2007.
6 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 02 Tahun 2007
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok Tahun Anggaran 2007
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2007.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 13 Tahun 2006
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Permohonan Pengesahan Akta Pemisahan Atas Satuan Rumah Susun dan Pertelaan serta Akta Pembentukan Perhimpunan Penghuni
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2006.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 04 Tahun 2006
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala DaerahPerumahan, Permukiman
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Susun Sederhana Sewa UPTD (Rusunawa)
ABSTRAK:
Bahwa perlu adanya pengelolaan manajemen yang terarah dan sesuai sasaran oleh suatu lembaga berupa Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang berkedudukan di bawah Dinas Tata Kota, berdasarkan pertimbangan perlu dibentuk UPT RUSUNAWA yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
UU No. 16 Tahun 1985; UU No. 9 Tahun 2001; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 4 Tahun 1988; Perda Kota Cimahi No. 9 Tahun 2004
Peraturan ini mengatur tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Susun Sederhana Sewa UPTD (Rusunawa), yang meliputi: Ketentuan Umum; Kedudukan; Tugas Pokok dan Fungsi; Susunan Organisasi; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal .
5 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2005
Penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) - Tata Tertib dan Tata Cara
2005
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 8, LD Kota Cimahi Tahun 2005 Nomor 5
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Tata Tertib dan Tata Cara Penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)
ABSTRAK:
bahwa untuk mendukung kelancaran pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa,perlu adanya pengaturan tata tertib dan tata cara mengenai penghunian RUSUNAWA; bahwa
berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas, dipandang perlu diatur dalam Peraturan Walikota;
Undang-undangNomor 9 Tahun 2001; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2004;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang tata tertib, tata cara penghunian.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2005.
5 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2005
PERWALI Kota Cimahi No. 36 Tahun 2017 tentang TATA TERTIB DAN TATA CARA PENGHUNIAN, RETRIBUSI DAN TATA CARA PEMUNGUTAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 2, LD Kota Cimahi Tahun 2005 Nomor 2
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Tarif Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 tahun 2004 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA), maka perlu
ditindaklanjuti dengan pengaturan tarif sewa; bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud huruf a di atas, dipandang perlu diatur dalam Peraturan Walikota tentang Tarif Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA);
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985; Undang-undangNomor 4 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001; Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2003; Peraturan
Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2004;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang objek dan subjek tarif, prinsip penetapan, struktur dan besarnya tarif.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2005.
Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 114 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, perlu mengatur tentang Pemerintahan Mukim di Kota Banda Aceh;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Qanun Kota Banda Aceh tentang Pemerintahan Mukim di Kota Banda Aceh.
Dasar Hukum Qanun ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 8 (Drt) Tahun 1956; UU No 44 Tahun 1999; UU No 11 Tahun 2006; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No 5 Tahun 1983; Qanun Kota Banda Aceh No 10 Tahun 2008; Qanun Kota Banda Aceh No 3 Tahun 2009.
Dalam Qanun ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan,Kewenangan,dan Fungsi, Pemerintahan Mukim, Pemerintah Mukim, Tuha Peut Mukim, Lembaga Adat, Wilayah Mukim dan Ibukota Mukim, Pembentukan,Pemekaran dan Penggabungan Mukim, Reusam Mukim, Kerjasama Antar Mukim, Harta Kekayaan dan Pendapatan Mukim, Anggaran Mukim, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2021.
21 halaman
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 269/PMK.010/2015
ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/KMK.03/2001 tentang
Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan atas impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu
yang Bersifat Strategis
Peraturan Menteri Keuangan NO. 269/PMK.010/2015, BN.2015/NO.2067, JDIH.KEMENKEU.GO.ID : 4 HLM
Peraturan Menteri Keuangan tentang Batasan Harga Jual Unit Hunian Rumah Susun Sederhana Milik dan Penghasilan Bagi Orang Pribadi yang Memperoleh Unit Hunian Rumah Susun Sederhana Milik
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2016.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
