PERBUP Kab. Tasikmalaya No. 158 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya
PERBUP Kab. Tasikmalaya No. 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya
Mencabut
PERBUP Kab. Tasikmalaya No. 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 45 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya
Mengubah
PERBUP Kab. Tasikmalaya No. 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya
Pakaian Dinas - Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
2015
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 37, BD Kab Tasikmalaya Tahun 2015 No 39
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya
ABSTRAK:
bahwa dalarn rangka peningkatan disiplin, keseragaman, serta ketertiban pengunaan pakaian dinas dan guna membangun identitas aparatur di lingkungan Pernerintah Kabupaten Tasikmalaya perlu mengatur Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri di Lingkungan Kabupaten Tasikmalaya perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tabun 2011; Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintab Nomor 43 Tahun 1958; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1979; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 tahun 2015; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2015; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1999; Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 99 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Jenis Dan Fungsi Pakaian Dinas, Model, Atribut, Dan Kelengkapan Pakaian Dinas, Atribut Dan Kelengkapan Pakaian Dinas, Ketentuan Lainnya, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015.
115 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 21 Tahun 2015
PERBUP Kab. Kendal No. 52 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
bahwa pakaian dinas mediator hubungan industrial dan
pengawas ketenagakerjaan belum diatur dalam
ketentuan pakaian dinas di Kabupaten Kendal serta
sesuai Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor :
065.5/001549 tanggal 10 Pebruari 2015 perihal
Penggunaan PDH Setiap Hari Kamis, maka Peraturan
Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kendal dan Peraturan Bupati Kendal Nomor
52 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kendal dipandang sudah tidak sesuai
dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan
perubahan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kendal;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 17 Tahun 2014; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2004; Peraturan Gubenur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 16 Tahun 2011; Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2012;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal. Ketentuan Pasal 2 diubah, Diantara Paragraf 4 dan Paragraf 5 Bab II disisipkan 1 (satu) paragraf baru yakni Paragraf 4A, Ketentuan Pasal 7 diubah, Ketentuan Pasal 9 diubah, Ketentuan Pasal 17 diubah, Ketentuan Pasal 18 diubah, Ketentuan Pasal 19 diubah, Ketentuan Pasal 33 diubah, Ketentuan Pasal 34 diubah, Mengubah Lampiran I, Mengubah Lampiran II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2015.
Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal diubah.
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamasa Nomor 20 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka membentuk kedisiplinan dan kewibawaan pegawai, serta meningkatkan motivasi kerja, maka dipandang perlu antara lain dilakukan pencermatanatas ketentuan tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mamasa tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil DiLingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa;
UU No. 11 Tahun 2002; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 53 Tahun 2010; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun
1971; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013; Perda No. 22 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil DiLingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2015.
21 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 95 Tahun 2014
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Peranokat Desa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
perbup - PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANO PAKAIAN DINAS PEOAWAI NEOERI SIPIL DAN PERANOKAT DESA DI LINGKUNOAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
2014
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 95, BD.2014/No.95
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Peranokat Desa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf a angka 2) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60
Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah, disebutkan bahwa pakaian dinas di lingkungan
Pemerintah Kabupaten/Kota diantaranya adalah PDH kain ciri
khas daerah; bahwa dalam rangka melestarikan dan menjaga seni dan
budaya serta menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya dan
adat Banyumas, maka perlu mengatur penggunaan Pakaian
Dinas Harian (PDH) ciri khas Banyumas bagi Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati
Banyumas Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas
Pegawai Negeri Sipil dan Perangkat Desa di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Banyumas
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Da~ar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2009
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2009 Tentano Pakaian Dinas Peoawai Neoeri Sipil Dan Peranokat Desa Di Lingkunoan Pemerintah Kabupaten Banyumas
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2014.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2014
pakaian - dinas - harian - batik - di - lingkungan - pemerintah - daerah
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD Kab. Bogor Tahun 2014 No. 6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pakaian Dinas Harian Batik di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Bahwa batik Indonesia telah mendapat pengakuan UNESCO sebagai mata budaya takbenda warisan manusia Indonesia agar pengunaan pakaian dinas harian batik sesuai dengan ciri khas daerah berdasarkan prinsip sopan, rapi, estetika di lingkungan kerja dan budaya daerah maka perlu membentuk Perbup tentang Pakaian Dinas Harian Bati Di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diuabh dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Thaun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 60 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 60 Tahun 2007; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 9 tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 11 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 12 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 13 tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 14 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 23 Tahun 2008; Perda kab Bogor No. 24 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 25 Tahu 2008; Perda kab Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda Kab Bogor No. 2 Tahun 2010; Perda Kab Bogor No. 3 Tahun 2010; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 2010; Perda kab bogor No. 10 tahun 2010; Perda Kab Bogor No. 2 Tahun 2011; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2011; Perda kab Bogor No. 8 Tahun 2011; Perda Kab Bogor No. 21 Tahun 2011; Perda Kab Bogor No. 22 Tahun 2011; Perda Kab Bogor No. 2 Tahun 2012; Perda Kab Bogor No. 13 Tahun 2012; Perda Kab Bogor No. 14 Tahun 2012.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pakaian Dinas Harian Batik, Pengadaan, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2014.
8 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2014
Peraturan Bupati Semarang Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil Dan Kepala Desa Serta Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 72 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil Dan Kepala Desa Serta Perangkat Desa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa
dan motivasi kerja pegawai serta dalam rangka
meningkatkan citra aparatur dalam pemberian
pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Semarang, maka Peraturan Bupati Semarang Nomor
72 Tahun 2013 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian
Dinas Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil dan
Kepala Desa serta Perangkat Desa di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Semarang perlu dilakukan
perubahan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a maka perlu ditetapkan
dengan Peraturan Bupati Semarang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Gubemur Jawa·Tengah Nomor 79 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan ketentuan Lampiran III dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil Dan Kepala Desa Serta Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2014.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil Dan Kepala Desa Serta Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang diubah.
11 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 72 Tahun 2013
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil dan Kepala Desa Serta Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa sebagai upaya peningkatan ketertiban kerja dan kedisiplinan pegawai, maka perlu disusun pedoman penggunaan pakaian dinas Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil dan Kepala Desa serta Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang;
bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Semarang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 29 Tahun 2006 Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang dan Peraturan Bupati Semarang Nomor 64 Tahun 2010 ten tang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang sudah tidak sesuai dengan kondisi dan ketentuan perundang-undangan maka dipandang perlu untuk ditinjau kembali;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
Dasar hukum dari peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalan1 Negeri Nomor 11 Tahun
2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2013; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun
1996; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun
2004; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun
2010; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25
Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20 Tahun 2008;
Di dalam peraturan bupati ini diatur tentang ketentuan pedoman penggunaan pakaian dinas bupati, wakil bupati, pegawai negeri sipil, dan kepala desa serta pernagkat desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Semarang yang meliputi
Pakaian Dinas, PDH Khaki, PDH Batik Dan Tenun/Lurik, Pakaian Dinas Khusus, PDU, PDL, PSH, PSR, PSL, Pakaian Seragam KORPRI, Pakaian Olahraga, Kelengkapan Pakaian Dinas, Jadwal Penggunaan Pakalan Dinas, Pembinaan Dan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2013.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 29 Tahun 2006, Peraturan Bupati Semarang Nomor 61 Tahun 2008, Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2010, Peraturan Bupati Semarang Nomor 64 Tahun 2010, Peraturan Bupati Semarang Nomor 25 Tahun 2012 dicabut.
133 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2013
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007
tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah; bahwa Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 461
Tahun 2008 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Banjarnegara dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan keadaan dan kebutuhan penggunaan
Pakaian Dinas Pegawai khususnya di lingkungan
Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan,
Telekomunikasi dan Informatika, dan Kantor Kesatuan
Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, sehingga
perlu diganti dengan yang baru; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk
Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961; Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971; Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun
1979; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun
1997; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2004.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Jenis Pakaian Dinas; Pemakaian Atribut Pakaian Dinas; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014.
22 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2013
PERBUP Kab. Banyumas No. 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
PERBUP Kab. Banyumas No. 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Dan Perangkat Desa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
Mengubah
PERBUP Kab. Banyumas No. 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Dan Perangkat Desa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Dan Perangkat Desa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun
2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah, pakaian perlindungan masyarakat (linmas) dipakai
sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh Bupati
untuk Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten;
bahwa dalam rangka untuk lebih memberdayakan produk
produk industri kecil dan menengah di Kabupaten
Banyumas khususnya batik Banyumasan serta untuk
meningkatkan daya srung daerah, maka ketentuan
penggunaan pakaian Linmas sebagaimana diatur dalam
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2009
tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Perangkat
Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
yang perlu ditinjau kembali;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Banyumas Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas
Pegawai Negeri Sipil dan Perangkat Desa di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Banyumas;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2009;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas. Ketentuan Pasal 2 diubah, Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dihapus, Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dihapus dan ayat (6) diubah, Judul Bagian Kesepuluh diubah, Ketentuan Pasal 12 diubah, Ketentuan Pasal 30 diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2013.
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas diubah.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 65 Tahun 2012
pedoman - penggunaan - pakaian - seragam - khusus - dan - kartu - tanda - pengenal - pegawai - pada - dinas pendapatan - daerah
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 65, BD Kab. Bogor Tahun 2012 No. 165
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Seragam Khusus dan Kartu Tanda Pengenal Pegawai pada Dinas Pendapatan Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat untuk memenuhi standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu membentuk Perbup tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Seragam Khusus Dan Kartu Pengenal Pegawai Pada Dinas Pendapatan Daerah.
Dasar Hukum Peraturan BUpati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberpa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 60 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 53 Tahun 2009; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2008; Perda kab Bogor No. 9 Tahun 2008; Perda kab Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda Kab Bogor No. 8 Tahun 2011; Perbup Bogor No. 13 Tahun 2012.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Penggunaan Pakaian Seragam Khusus, Kartu Tanda Pengenal, Gambar Model Pakaian Seragam Khusus Dan Bentuk Kartu Tanda Pengenal, Pengadaan, Pembiayaan, Ketentuan Lain-Lain, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2012.
9 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
